Pojok Pengawasan Bawaslu Hadir di Sekolah

Leuwiliang, Bogor — Bawaslu Kabupaten Bogor terus memperkuat pendidikan pengawasan partisipatif di kalangan generasi muda. Salah satunya melalui pembukaan Pojok Pengawasan di Madrasah Aliyah (MA) Muallimien Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Senin (28/9/2026).

Pojok Pengawasan merupakan ruang edukasi kepemiluan yang dihadirkan untuk mendekatkan informasi mengenai demokrasi, pemilu, pengawasan, serta pencegahan pelanggaran kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Bogor, Burhanuddin, mengatakan bahwa sekolah memiliki posisi strategis dalam membangun kesadaran demokrasi generasi muda.

“Pojok Pengawasan ini bukan sekadar tempat untuk membaca informasi tentang pemilu. Lebih dari itu, kami ingin menjadikannya sebagai ruang belajar dan ruang diskusi bagi siswa untuk memahami demokrasi serta mengenali pentingnya pengawasan partisipatif,” kata Burhanuddin.

Menurut Burhanuddin, pemilih pemula perlu mendapatkan pemahaman kepemiluan sejak dini. Hal tersebut penting agar generasi muda tidak hanya memahami bagaimana menggunakan hak pilih, tetapi juga memiliki kesadaran untuk menjaga proses demokrasi dari berbagai bentuk pelanggaran.

“Pemilih pemula harus kita bekali dengan pengetahuan yang cukup. Mereka harus tahu bahwa demokrasi bukan hanya soal datang ke TPS dan mencoblos. Ada proses panjang yang harus dijaga bersama, termasuk dari praktik politik uang, hoaks, ujaran kebencian, politisasi SARA, dan berbagai bentuk pelanggaran lainnya,” ujarnya.

Pembukaan Pojok Pengawasan di MA Muallimien Leuwiliang mendapat respons positif dari para siswa. Antusiasme terlihat dari keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan, berdiskusi, serta menyampaikan pertanyaan seputar pemilu dan pengawasan partisipatif.

Interaksi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun suasana belajar demokrasi yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa.

Burhanuddin menilai antusiasme siswa menjadi modal penting bagi penguatan pengawasan partisipatif di Kabupaten Bogor.
“Antusiasme siswa hari ini menunjukkan bahwa anak-anak muda sebenarnya memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap demokrasi, tugas kita adalah menyediakan ruang agar rasa ingin tahu itu berkembang menjadi pengetahuan, kemudian menjadi kesadaran, dan pada akhirnya menjadi partisipasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, keberadaan Pojok Pengawasan di lingkungan sekolah diharapkan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Siswa maupun guru dapat menjadikannya sebagai ruang untuk membaca, berdiskusi, bertukar gagasan, dan memperkaya wawasan mengenai demokrasi dan kepemiluan.

Membangun Budaya Pengawasan dari Sekolah
Bawaslu Kabupaten Bogor memandang pendidikan pengawasan partisipatif perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya menjelang pelaksanaan pemilu atau pemilihan.

Sekolah menjadi salah satu ruang strategis karena di dalamnya terdapat generasi yang akan menjadi pemilih sekaligus bagian dari masyarakat yang memiliki peran dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Kalau kita ingin membangun demokrasi yang kuat, maka budaya pengawasan harus ditanamkan sejak dini. Sekolah adalah salah satu tempat yang tepat untuk memulainya,” kata Burhanuddin.

Menurutnya, pengawasan partisipatif bukan berarti masyarakat harus mengambil alih kewenangan Bawaslu. Pengawasan partisipatif merupakan bentuk keterlibatan masyarakat dalam mencegah dan memberikan informasi mengenai potensi pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Bawaslu tidak mungkin bekerja sendiri. Demokrasi membutuhkan partisipasi masyarakat. Karena itu, melalui Pojok Pengawasan ini kita ingin membangun kesadaran bersama bahwa menjaga pemilu adalah tanggung jawab kita semua,” pungkasnya.

Pembukaan Pojok Pengawasan di MA Muallimien Leuwiliang menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Kabupaten Bogor untuk memperluas ruang pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif. Dari lingkungan sekolah, diharapkan tumbuh generasi pemilih yang memiliki pengetahuan, kepedulian, keberanian, dan integritas dalam menjaga kualitas demokrasi.