Optimalkan Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi, Bawaslu Gelar Exit Meeting Evaluasi AKIP dan Zona Integritas 2026

Cibinong, Bawaslu Kabupaten Bogor - Guna memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik, Bawaslu menyelenggarakan agenda Exit Meeting Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), serta Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun Buku 2026.

Pertemuan ini menjadi penanda berakhirnya rangkaian pemantauan lapangan dan analisis dokumen yang telah berjalan intensif selama beberapa pekan terakhir. Agenda ini dihadiri langsung oleh jajaran Inspektorat Wilayah 3 Bawaslu RI, Biro Perencanaan Bawaslu Ri dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor beserta jajaran sekretariat.

Selain mengevaluasi akuntabilitas kinerja, exit meeting ini menyoroti progres pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Berdasarkan hasil penilaian mandiri tahun 2026, terdapat peningkatan signifikan pada aspek kedisiplinan dan inovasi pelayanan publik.

Meski demikian, penguatan pada area manajemen perubahan dan pengawasan internal tetap menjadi fokus utama yang harus ditingkatkan demi menjaga konsistensi budaya anti-korupsi.

Tim Evaluator memaparkan sejumlah temuan positif terkait efisiensi program kerja, namun tetap memberikan catatan kritis pada integrasi sistem perencanaan dan pelayanan publik berbasis digital. Bawaslu Kabupaten Bogor diminta segera menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebelum batas waktu yang disepakati guna mendongkrak nilai akuntabilitas instansi.