Halimi Tekankan Sinergitas dan Keterbukaan Informasi dalam Verifikasi Data Partai Politik

Cibinong, Bawaslu Kabupaten Bogor – Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Bogor, Halimi, menekankan pentingnya koordinasi dan sinergitas antara KPU dan Bawaslu dalam pelaksanaan pemutakhiran serta verifikasi data partai politik. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Bedah Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang diselenggarakan KPU Kabupaten Bogor di Aula KPU Kabupaten Bogor, Rabu (11/11/2026).

Halimi menyampaikan bahwa keterbukaan informasi dan akses data menjadi aspek penting dalam mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap proses verifikasi partai politik. Menurutnya, koordinasi yang baik antara KPU dan Bawaslu diperlukan agar setiap proses dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Halimi berharap sinergitas yang selama ini telah terjalin antara Bawaslu Kabupaten Bogor dan KPU Kabupaten Bogor dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Terutama dalam menghadapi pelaksanaan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan serta tahapan verifikasi faktual mendatang, sehingga masing-masing lembaga dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara optimal.

Sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Bogor, M. Adi Kurnia, S.Hut., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan bedah regulasi tersebut merupakan bentuk ikhtiar KPU Kabupaten Bogor dalam mempersiapkan tahapan Pemilu yang direncanakan dimulai pada tahun 2027 mendatang. Ia menekankan pentingnya penguatan pemahaman regulasi sebagai bagian dari kesiapan jajaran penyelenggara Pemilu.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Bogor, Ricky Sitepu, S.H., serta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Bogor. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Bogor berharap koordinasi dan keterbukaan informasi antarlembaga penyelenggara Pemilu dapat terus diperkuat guna mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas.