Mengelola Bisnis Kepercayaan; Pemilu 2024

Putusan Bawaslu RI mengabulkan permohonan 5 (lima) partai politik agar lolos verifikasi administrasi (vermin) perbaikan dalam tahapan verifikasi partai politik, menjadi tonggak penting dalam sejarah tahapan Pemilu 2024. Ketika 9 (Sembilan) parpol non parlemen memasuki masa perbaikan factual agar lolos menjadi peserta Pemilu 2024, maka KPU harus menjalankan putusan Bawaslu memverifikasi (ulang) juga 5 (lima) parpol  yang sebelumnya diputuskan tidak lolos vermin.  

Bagi Bawaslu, sangat penting menegakkan keadilan Pemilu manakala aplikasi pendaftaran parpol atau Sipol yang diunggulkan KPU, ternyata pada titik tertentu justru menghambat parpol melakukan pendaftaran secara online. Tidak hanya bagi parpol, bagi jajaran Bawaslu di setiap tingkatan, aplikasi Sipol tidak bisa diakses terutama saat verifikasi factual (verfak).  Sehingga jajaran Bawaslu tidak memegang data kepengurusan dan keanggotaan parpol saat verifikasi faktual, hanya mengandalkan data yang dipegang jajaran KPU.  

Putusan Bawaslu mengabulkan sebagian permohonan 5 (lima) parpol –setelah sidang ajudikasi secara marathon-- dilakukan di sela-sela perhelatan besar Rakornas Kelembagaan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, yang berlangsung Rabu (2/11) hingga Jumat (4/11). Esensi Rakornas Bawaslu yang dihadiri seluruh ketua dan kasek Bawaslu Provinsi hingga kabupaten/kota membahas tentang Perbawaslu Nomor 3 tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan Pengawas Pemilu. Pesannya adalah tentang integritas,  soliditas, sinergitas dan profesionalisme jajaran pengawas pemilu bersama sekretariat Bawaslu di semua tingkatan.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat Rakor berpesan, mengawal Pemilu (2024) bukan melulu pekerjaan teknis melakukan pencegahan, penanganan pelanggaran dan sengketa melainkan yang lebih besar dari itu yakni pekerjaan ideologis.

 “Bapak/ibu pengawal demokrasi, penjaga konstitusi, penjaga lahirnya calon-calon pemimpn kedepan. Jadi kerja kita ini bukan hanya pekerjaan teknis namun pekerjaan ideologis,”kata Bagja mengingatkan

Sementara Koordiv SDM Herwyn J H Malonda mengibaratkan mengawal Pemilu sebagai bisnis menjaga kepercayaan. Kepercayaan peserta pemilu, kepercayaan stakeholder Pemilu dan terutama kepercayaan rakyat yang memiliki hak suara untuk memilih pemimpin.

“Jadi ini bisnis kepercayaan. Sukses mengawal pemilu dan sukses mengelola anggaran,”ujar Herywn

Hal senada dikemukakan Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas, Lolly Suhenty. Dia mengatakan perlunya integritas, menjaga soliditas dan siap bekerja professional bagi jajaran pengawas pemilu di setiap tahapan serta melibatkan sebanyak mungkin stakeholder yang sejalan dengan Bawaslu. “Pekerjaan kita ini pengabdian kepercayaan, lakukan dengan hati,”ujarnya

Rakornas Kelembagaan Bawaslu di Hotel Grand Sahid juga menjadi momentum perpisahan bagi Gunawan Suswantoro sebagai Sekjen Bawaslu RI kepada seluruh jajaran pengawas Pemilu di tiap tingkatan. Gunawan Suswantoro telah membersamai Bawaslu sejak tahun 2009 – 2013 sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu RI dan tahun 2013 – 2 November 2022   sebagai Sekjen Bawaslu RI.

Gunawan Suswantoro berpesan agar jajaran pengawas pemilu menjaga integritas dan soliditas  untuk  menunjukkan kepada bangsa dan negara, bahwa Bawaslu mampu mengawal Pemilu 2024 dan Pilkada serentak 2024 secara jujur dan adil. “Kita harus satu koridor. Keadilan Pemilu juga harus menjadi prioritas,”ujarnya.

Pada kesempatan pamit, Sekjen Bawaslu Gunawan Suswantoro sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh jajaran, tidak dapat mengawal kemandirian Bawaslu Kabupaten/kota menjadi Satuan Kerja (satker) sepenuhnya. Dari 514 Bawaslu kabupaten/kota se Indonesia, pemerintah melalui Kemenpan/RB  baru menyetujui 185 Bawaslu Kabupaten/kota menjadi unit kerja mandiri (UKM) atau Satker.

Satu diantara penyebab utamanya menurut Sekjen Gunawan Suswantoro adalah kurangnya kuantitas sumber daya manusia yang tersedia di sekretariat Bawaslu Kabupaten/kota khususnya PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Namun Bawaslu mendapat persetujuan untuk menambah atau merekrut SDM P3K sebanyak 1.965 orang mulai tahun 2023. Karenanya, Gunawan meminta agar formasi yang diberikan pemerintah dapat dipenuhi jajaran Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota untuk mengawal tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Bagi Bawaslu, tidak begitu penting berapa banyak parpol yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2024 pada pertengahan Desember 2022 nanti. Yang lebih penting bagi Bawaslu adalah mengemban amanah mengawal tahapan pemilu dengan integritas,  soliditas, sinergitas dan profesionalisme seluruh jajaran pengawas pemilu dan secretariat di setiap tingkatan. Pada akhirnya semua berpulang pada komitmen dan integritas pribadi pengawas pemilu dan secretariat untuk membersamai semua komponen bangsa yang berkepentingan untuk suksesnya Pemilu dan Pilkada 2024. Semoga. #(raja monang Silalahi – Kasek Bawaslu Kabupaten Bogor)