Bawaslu Kabupaten Bogor dan HMI Cabang Bogor Dorong Penguatan Pengawasan Partisipatif

Cibinong – Bawaslu Kabupaten Bogor- Bawaslu Kabupaten Bogor menerima audiensi dan silaturahmi dari Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor di Kantor Bawaslu Kabupaten Bogor, Kamis (06/08/2026).

Pertemuan tersebut membahas penguatan peran mahasiswa dalam pengawasan partisipatif serta upaya membangun keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi. Dalam audiensi tersebut, Bawaslu Kabupaten Bogor menyampaikan bahwa pengawasan Pemilu dan Pemilihan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat. Mahasiswa sebagai kelompok terdidik dinilai memiliki posisi strategis dalam memberikan edukasi kepemiluan, menyampaikan informasi yang benar, serta mendorong masyarakat agar berani melaporkan dugaan pelanggaran.

Pengurus HMI Cabang Bogor menyampaikan komitmennya untuk turut berperan dalam penguatan demokrasi dan pengawasan partisipatif. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan pendidikan politik, diskusi kepemiluan, sosialisasi pencegahan pelanggaran, serta penyebarluasan informasi mengenai mekanisme pengawasan dan pelaporan kepada masyarakat.

Pertemuan juga membahas sejumlah potensi kerawanan dalam proses demokrasi, seperti politik uang, politisasi identitas, penyebaran informasi yang tidak benar, pelanggaran netralitas, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Pencegahan terhadap berbagai kerawanan tersebut membutuhkan kerja sama antara Bawaslu, organisasi kemahasiswaan, dan elemen masyarakat.

Bawaslu Kabupaten Bogor mendorong HMI Cabang Bogor untuk menjadi bagian dari jaringan pengawasan partisipatif, khususnya dalam menjangkau kalangan mahasiswa dan pemilih muda. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga berperan sebagai penggerak kesadaran publik dan kontrol sosial terhadap setiap tahapan demokrasi.

Melalui audiensi dan silaturahmi ini, Bawaslu Kabupaten Bogor dan HMI Cabang Bogor diharapkan dapat membangun kolaborasi yang berkelanjutan dalam pendidikan politik dan pengawasan partisipatif. Sinergi tersebut diperlukan untuk memperluas keterlibatan masyarakat serta mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.